FH UNPAR Kembali Duduki Posisi Pertama Kampus Hukum PTS Terbaik Wilayah Tengah

UNPAR.AC.ID, Bandung – Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) kembali menduduki posisi pertama dalam kategori Kampus Hukum Perguruan Swasta (PTS) Terbaik Wilayah Tengah dalam Top Indonesian Law Schools 2024 versi Hukumonline. 

Penghargaan tersebut diterima langsung Penjabat Dekan FH UNPAR Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. pada malam Gala Dinner yang diselenggarakan pada Kamis, 15 Agustus 2024 lalu di Jakarta. 

Sekadar informasi, pada tanggal tersebut Hukumonline menyelenggarakan rangkaian Top Indonesian Law Schools 2024 bagi kampus hukum terbaik Indonesia. Ajang prestisius ini dirancang untuk mengapresiasi para kampus hukum terbaik. Pada tahun ini, UNPAR kembali berhasil meraih penghargaan pertama pada kategori Perguruan Tinggi Swasta Hukum Wilayah Tengah Terbaik 2024 dalam Top Indonesian Law Schools 2024.

Sebagaimana diketahui, tahun 2023 pun FH UNPAR menduduki posisi pertama dalam kategori yang sama. Sementara sebagai perguruan tinggi, UNPAR menempati posisi kedua sebagai universitas swasta sekaligus keempat di antara 68 perguruan tinggi sebagai almamater partner kantor hukum ternama dan termasuk jajaran perguruan tinggi dalam kategori papan atas.

Hal tersebut terungkap dalam laporan riset yang dirilis Hukumonline dalam Pemeringkatan Perguruan Tinggi Almamater Partner Kantor Hukum Ternama di Tahun 2022. Hukumonline mengumpulkan data secara primer dari berbagai kantor hukum ternama di Indonesia. kantor hukum ternama yang dimaksud dalam laporan ini adalah kantor hukum yang terdaftar dalam Top 100 Indonesian Law Firms 2022. Dalam kegiatan tersebut, diperoleh data sebanyak 700 partner yang tersebar di 167 kantor hukum dari sejumlah provinsi di Indonesia.

Sementara kategorisasi papan berdasarkan pada distribusi data nama perguruan tinggi negeri dan swasta sebagai almamater partner kantor hukum ternama di Indonesia. Sedangkan berdasarkan sebaran perguruan tinggi, UNPAR masuk dalam wilayah Tengah. Laporan ini meminjam pembagian wilayah yang telah dirumuskan oleh Badan Kerja Sama Fakultas Hukum (BKS-FH). (NAT-Humas UNPAR)